Bupati KLU Minta Pungutan Sampah Dihentikan Sementara

Wira Susanto 07 Februari 2017 16:08:10 WIB

 

Tanjung – Segala jenis pungutan yang dilakukan masyarakat atau lembaga tanpa payung hukum didefinisikan sebagai pungutan liar (pungli). Atas alasan inilah, Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengambil keputusan pada rapat terbatas penanggulangan sampah di Aula Sekretariat Daerah, Sabtu, 4 Februari 2017 sore, menyetop pungli.

Hadir juga di rapat ini, hadir Sekda KLU, anggota Komisi II DPRD KLU, H. M. Arsan, Camat Pemenang, Plt Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Kades Gili Indah, Kadus Trawangan, perwakilan FMPL, perwakilan Security Island, perwakilan guru honorer TK,SD, SMP dan SMK serta tiga orang juru pungut yang terjaring OTT berinsial H, FM dan HS.

Bupati meminta kepada pengelola sampah Gili Trawangan yang terdiri dari pemerintah dusun dan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (FMPL) untuk menghentikan seluruh pungutan untuk “sementara”. Dikatakan sementara karena Pemda akan mencari celah regulasi sebagai dasar hukum yang melegalkan para pengelola sampah untuk menarik kembali.

“Persoalan ini (penanganan sampah) prinsipnya tidak boleh distop. Tinggal kita cari jalan keluar. Pertama kita memang tidak punya anggaran untuk menggaji, kedua kita tidak berani pungut karena tidak ada dasar hukum,” kata bupati.

Di depan warga Desa Gili Indah, bupati langsung menginstruksikan jajarannya untuk mencari dana untuk membayar honor para petugas kebersihan, Security Island dan honor tenaga pendidik. Skema penanganan masih dipilah, di mana tenaga pendidik akan dialihkan menjadi beban Dikpora, sedangkan tenaga security serta tenaga kebersihan menjadi beban Dinas Kebersihan dan LH.

Dari rapat itu diketahui pula jumlah beban yang akan ditanggulangi khusus bulan ini oleh Pemda KLU sebesar Rp 43,6 juta untuk honor 24 tenaga security, Rp 105 juta untuk petugas kebersihan dan Rp 27 juta kepada 20 tenaga pendidik.

Pengambilalihan beban honor selama 1 bulan oleh Pemda, didasari dana operasional para petugas untuk bulan Januari telah disita sebagai BB oleh Tim Saber Pungli Pemprov NTB yang nilainya Rp 63 juta lebih.

Seiring keputusan itu, warga Trawangan sepakat tetap berpartisipasi melakukan pembersihan, menjaga keamanan dan mengajar dari honor yang ditalangi Pemda (walaupun anggaran tersebut tak tertuang di APBD murni 2017, red).

Penanganan bulan-bulan selanjutnya (Maret – Desember), warga akan dibekali dengan Peraturan Bupati seiring akan dilanjutkan dengan dibuatkan Peraturan Daerah (Perda).

Merespon ketakutan masyarakat terutama Kadus dan juru pungut OTT, Bupati menyebut telah melakukan sejumlah langkah sesuai kewenangannya. Malam hari atau beberapa jam setelah penangkapan, Bupati langsung ke Mataram berkomunikasi dengan Tim Saber Pungli Pemprov NTB. Dalam penanganan kasus tersebut, Pemda KLU akan menyiapkan konsultan hukum bagi 3 orang OTT.

Sementara di tingkat Pemdes Gili Indah dan warga, OTT warga Trawangan berbuntut pada mandegnya sejumlah aktivitas lingkungan. Sebelum rapat dengan Bupati, Kades Gili Indah, H. M. Taufik, mengisyaratkan akan menangani sampah Trawangan hanya sampai Sabtu lalu. Langkah itu urung dilakukan, karena bupati menyanggupi biaya honor bulan Januari sebagaimana petugas telah bekerja.

Penanganan sampah Trawangan berlanjut, tetapi tidak demikian dengan penanganan sampah Gili Air dan Gili Meno, serta keberlangsungan konservasi lingkungan oleh lembaga Gili Ecotrust -Gili Trawangan. Di Gili Meno dan Gili Air, sebut Taufik, tak memiliki TPA.

Namun penanganan sampah kedua Gili berbeda. Di Meno, sampah yang berada khusiu di sekitar pantai dikumpulkan oleh kelompok pemuda setempat tiap akhir pekan. Oleh pengelola usaha, sampah dikumpulkan masing-masing. Namun penanganannya tak jelas.

Taufik menyebut sampah Meno sekadar ditimbun, entah di lokasi mana, ia tak tahu. Sebaliknya di Gili Air, sampah ditarik ke darat Lombok Utara menggunakan boat. Dalam pengelolaan ini, pengelola di Gili Air menerapkan hal yang sama dengan Trawangan yaitu menarik pungutan dari pengusaha. Karena tak membawa catatan pengurus, Taufik belum bisa menyebut jumlah dana yang dihimpun dan alokasi realnya ke petugas.

Hingga pungutan dilakukan satu pintu oleh Kadus Trawangan pun ada alasannya. Pengusaha Trawangan melalui Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT) meminta pungutan satu pintu dan sekali dalam sebulan. Dalam sistem ini, iuran ditarik akhir bulan atau awal bulan berikutnya sebagai kompensasi petugas telah bekerja selama 30 hari.

Artinya para petugas mendahulukan kewajibannya baru kemudian memperoleh haknya. Alasan berikutnya, APGT harus menyesuaikan pungutan dengan Laporan Neraca Keuangan Perusahaan. Sebelum satu pintu berlaku, pemerintah dusun dan FMPL menarik dana tiap tanggal 1 untuk jasa Security Island, tanggal 3 untuk jasa guru dan tanggal 4 untuk jasa kebersihan. Sistem ini kontan merepotkan manajemen perusahaan setempat.


“Berkaca dari Bali yang mempunyai lembaga pengamanan dalam bentuk Pecalang, kami mencoba tetapi bukan dalam bentuk Pecalang, maka lahirlah Security Island. Lembaga ini legal dan sudah dilatih oleh Polda NTB,” sebutnya.

Kekhawatiran akan pungli turut disuarakan pendiri Gili Ecotrust, H. Malik. Di hadapan bupati, Malik mengaku cemas akan ditangkap jajaran Tim Saber Pungli. Pasalnya, Malik mengklaim aktivitas konservasi alam bawah laut 3 Gili yang dilakukannya dibiayai dari dana sukarela mitra kerja.

Oleh Bupati, kekhawatiran itu disikapi dengan meminta H. Malik menghentikan aktivitasnya, khususnya menarik dana. Perihal konservasi alam bawah laut, Malik disarankan untuk bekerjasama dengan lembaga melalui sistem dan pertanggungjawaban dana yang jelas.

Lain Malik, lain pula kegalauan H. Lukman. Kadus Trawangan ini sudah merasa bahwa target OTT Tim Saber Pungli akan mengarah ke dirinya. Meski pengelolaan dana iuran oleh dusun telah menjadi kesepakatan FMPL dan APGT.

Dari kalangan pengusaha sekaligus Anggota DPRD KLU, H. M. Arsan yang hadir mengungkap persoalan berbeda. Sampah baginya persoalan citra pariwisata. Ia bahkan menolak adanya kesan bahwa seolah aparat dusun dan FMPL membuat lembaga abal-abal dan mengkadali 250 pengusaha yang menyetor kontribusi.

Sebagai dukungan moril, ia mengaku mendapat ajakan dari warga untuk mendatangi Tim Saber Pungli Provinsi seandainya 3 OTT tetap ditahan. Ia bersyukur, ketiga warga diizinkan pulang oleh Tim Saber.

Menangani sampah 3 Gili menurut Arsan tak bisa ditangani parsial melainkan dibarengi dengan pengamanan wilayah. Namun optimalisasi ke arah itu memerlukan SDM andal – indikator yang belum dimiliki oleh warga Gili, sehingga memunculkan ide guru honorer dari tingkat TK, SD, SMP dan SMK.

“Sampah yang tidak ditangani 1 hari saja, bisa kita paatikan wisatawan akan pulang. Dulu wartawan CNN sudah pernah meliput belatung di tempat sampah. Dampaknya pariwisata Gili Trawangan menjadi sorotan media internasional,” tegas Arsan menyoal psikologi pengusaha Gili.... ( http://www.suarantb.com/news/2017/02/06/22769/bupati.klu.minta.pungutan.sampah.dihentikan.sementara )

Komentar atas Bupati KLU Minta Pungutan Sampah Dihentikan Sementara

24 Mei 2019 04:58:52 WIB

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Komentar
 

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Komentar Terkini

Media Sosial

" target="_blank">FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah Pengunjung

Video Sokong

Background Fullscreen dengan CSS

Google Translate

English French German Spain Italian Dutch

Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Desa Sokong Translate Is The Best

Lokasi Sokong

tampilkan dalam peta lebih besar